Berita

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pokja PKP Tahun 2022 dan peran dan fungsi Forum PKP yang telah terbentuk dengan keluarnya SK Ketua Pokja PKP No. 600/599 – Dperkim/2022 maka Pokja PKP menyelenggarakan Rapat Triwulan I dengan tema Pembahasan Rencana Kerja Forum PKP dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 di Hotel Le Semar Kota Serang.Acara dibuka dan dipimpin oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, dan dihadiri oleh Ir. Zulfi Syarif Koto, M.Si selaku ketua Forum PKP, Perwakilan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I,  Bappeda Provinsi Banten, Dinas PUPR Provinsi Banten, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, Bank Indonesia Perwakilan Banten, Baznas Provinsi Banten, Akademisi dan Penggiat PKP/Perorangan.

Dalam pertemuan tersebut selain membahas tentang tugas, fungsi dan peran Forum PKP, dibahas juga terkait tantangan pembangunan PKP dari ketua Forum PKP dan anggota Forum PKP, bahwa terdapat beberapa tantangan rantai pasok perumahan saat ini yang perlu mendapat perhatian, diantaranya pemilihan lokasi, ketersediaan lahan, dan perijinan, masalah perijinan saat ini sangat menonjol melalui penyesuaian terhadap UU Cipta Kerja – OSS RBA, dan banyak pengembang yang menjerit akibat biaya tinggi. Tantangan selanjutnya adalah bahan baku yang memenuhi kebutuhan pasar dan standar. Tantangan terakhir adalah alternative pembiayaan (akses) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) khususnya MBR Non Formal untuk mendapatkan rumah layak dan juga persoalan serah terima PSU (prasarana, sarana, dan utilitas umum) dari Pengembang kepada Pemda. Isu yang paling menarik saat pertemuan tersebut adalah soal Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di lahan yang memiliki izin dan tidak sesuai dengan Perda RTRW. Persoalan tersebut menjadi polemik baru dalam pengembangan perumahan.

Kesimpulan dari pertemuan ini adalah Agar Forum PKP Provinsi Banten dapat memetakan hambatan, tantangan dan paska dari isu dan tantangan prioritas yang terjadi dilapangan, agar dapat di bahas atau di diskusikan untuk mendapatkan solusi dan Forum PKP dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Pokja PKP, dan Serta menjalin kolaborasi yang konstruktif antara pemerintah dan non pemerintah/masyarakat, agar isu dan tantangan yang terjadi mendapat solusi dan terealisasi dari semua pihak.