HIMBAUAN KEWASPADAAN TERHADAP PENIPUAN PROYEK PALSU MENGATASNAMAKAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN
Sumber Gambar : Dinas Perkim Provinsi Banten.jpg)
Dinas PerumahanDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten mengimbau kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha, serta mitra kerja untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan yang mengatasnamakan Dinas Perkim Provinsi Banten, khususnya terkait penawaran proyek fiktif. Sehubungan dengan adanya laporan dan informasi yang beredar, diketahui terdapat oknum tidak bertanggung jawab yang: Menggunakan kop surat dan logo Dinas Perkim Provinsi Banten secara tidak sah; Mengatasnamakan pejabat atau pegawai Dinas Perkim Provinsi Banten; Menawarkan atau menjanjikan kegiatan/proyek tertentu dengan meminta sejumlah uang, biaya administrasi, atau bentuk imbalan lainnya. Perlu kami tegaskan bahwa seluruh proses perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan proyek di lingkungan Dinas Perkim Provinsi Banten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui mekanisme resmi dan tidak pernah memungut biaya dalam bentuk apa pun di luar ketentuan yang sah. Masyarakat dan pihak terkait diimbau untuk: Memeriksa dengan cermat keaslian kop surat dan logo instansi, termasuk nomor surat, format, dan tanda tangan pejabat; Tidak mempercayai penawaran proyek yang disampaikan melalui jalur tidak resmi, seperti pesan pribadi, telepon, atau media sosial; Tidak melakukan transfer dana, pembayaran, atau pemberian imbalan atas dasar penawaran proyek; Melakukan verifikasi langsung melalui kanal resmi Dinas Perkim Provinsi Banten apabila menerima informasi yang meragukan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan instansi. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk selalu waspada, teliti, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, demi mencegah terjadinya penipuan dan menjaga kepercayaan publik.