MENUJU PENYELENGGARAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) YANG BERKUALITAS, BERKELANJUTAN DAN BERKEAD


Jakarta - Berbagai hambatan dalam penyelenggaraan perumahan khususnya dalam penyediaan rumah murah bagi Masyakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ditandai dengan belum berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilannya penyelenggaraan perumahan bagi MBR didaerah, kondisi tersebut disebabkan oleh adanya 5 (lima) komponen dasar yang belum diselenggarakan secara maksimal, yakni : (i) Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; (ii) Penyediaan Tanah; (iii) Penyediaan Infrastruktur Dasar; (iv) Penyediaan Pembiayaan Perumahan; (v) Pemanfaatan Teknik, Teknologi dan Pemanfaatan Bahan dan Komponen Bangunan Strategis berkearifan lokal.

Permasalahan yang ada tersebut ditambah lagi dengan lahirnya regulasi yang dikeluarkan pemerintah perihal pengetatan aturan pencairan KPR bersubsidi oleh bank penyalur, lalu pemberlakuanrevisi Permenkimpraswil 403/2002, serta produksi 2018 harus menggunakan SNI dengan acuan standar dan harga yang jelas. Kebijakan tersebut menuai protes dari pelaku rumah murah khususnya yang tergabung dalam asosiasi semisal REI, Apersi, dan lain-lain.

Berkaca dari berbagai persoalan tersebut The HUD Institute memprakarsai sebuah Dialog Nasional sebagai medium informatif, konsultatif dan fasilitatif bagi penyelenggaraan perumahan MBR di daerah, dialog ini diharapkan mampu menghasilkan konsensus untuk mendukung dan mensukseskan program-program pemerintah di bidang perumahan rakyat, permukiman dan perkotaan, tema Dialog nasional tersebut adalah : “Menuju Penyelenggaraan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Yang Berkualitas, Berkelanjutan Dan Berkeadilan Di Daerah”. Kamis 15 Maret 2018 di Hotel Ambhara Jakarta.

Kementerian PUPera diminta tampil ke depan menjadi conductor atau dirigen dari orchestra penyelenggara perumahan rakyat yang melibatkan banyak stakeholders yang bisa merupakan potensi yang kuat namun sekaligus juga menjadi masalah apabila tidak dikoordinasikan dengan baik. Sehingga dibutuhkan alat koordinasi yang kuat, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Perumahan Rakyat, atau Rencana Strategis Perumahan Rakyat, memuat sasaran target jumlah rumah yang akan dibangun (MBR), sasaran lokasi pembangunan rumah (tingkat kabupaten/kota) dan sasaran waktu penyelesaian pembangunan, serta pelaku pembangunan tsb.

Penyelengaraan perumahan rakyat (MBR) merupakan urusan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui advokasi pelimpahan urusan perumahan dan permukiman MBR sebagai urusan Pemerintah Daerah dengan mengusulkan berupa minimal Peraturan Presiden (Perpres) yang sangat berkaitan dengan Bantuan dan Kemudahan dari pemerintah (Pusat dan Daerah) sebagai dasar dalam mewujudkan Kemitraan dan Kerja Sama yang setara dan sinergis antara Pemerintah dengan Badan Usaha dan Masyarakat itu sendiri.

Hadir pada Dialognas ini Bpk Januar (Kepala Dinas PRKP Provinsi Banten) sebagai Penanggap Utama dari kegiatan tersebut, terdapat beberapa issu yang beliau sampaikan, yakni : Pertama menyangkut terobosan yang hendaknya dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menjembatani berbagai persoalan terkait regulasi dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR, Kedua terkait lahan, yakni mengenai harga patokan rumah MBR yang disarankan agar dalam penetapannya tidak berdasarkan wilayah administratif namun berdasarkan zona, sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap penetapan harga,Ketiga terkait tata ruang, agar dapat dimunculkan di rencana detail tata ruang yang lebih kecil yakni zona perumahan bagi MBR sehingga solusi permasalahn yang ada bisa kita lakukan, Keempat terkait finance, beberapa waktu lalu provinsi Banten dipercaya untuk melaksanakan program pembiayaan berbasis komunitas bagi golongan masyarakat yang tidak memilki penghasilan tetap (non fixed income) dan telah menyasar pada komunitas yang ada di banten seperti komunitas tahu tempe, komunitas pedagang baso, dll, terkait program pembiayaan bagi MBR tersebutperlu juga dimunculkannya pembiayann bagi MBR yang tidak bankable dan non feasible yang jumlahnya tentu sangat banyak dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan perumahannya.

Berikut sejumlah Rekomendasi yang disampaikan dalam acara Dialog Nasional

1. Segera dicarikan solusi terkait dengan permasalahan Housing Stock RSH bersubsidi 2017, pengunaan SNI untuk produksi RSH bersubsidi 2018 dan pemanfaatan hasil revisi KEPMENKIMPRASWIL No. 403/2002 secara baik dan kondusif sehingga pasal 2 UU 1/2011 (Azaz Penyelenggaraan PKP) dapat diwujudkan

2. Pemahaman developer terhadap penataan ruang ; senantiasa memperhitungankan daya dukung serta daya tampung suatu wilayah MBR, zonasi penyediaan perumahan dalam perencanaan RTRW dan RDTR suatu kabupaten dan kota yang bersangkutan, serta pemahaman developer tentang jasa konstruksi secara benar yang berkaitan dengan kreatifitas dan inovasi yang bertanggung jawab berkaitan dengan Teknik, Teknologi dan Pemanfaatan Bahan dan Komponen Bangunan Strategis yang sesuai dengan karakteristik daerah/kearifan lokal.

3. Pemerintah mengembangkan sistem data base (online base) terkait  Backlog, Housing Stock, jumlah dan Kreteria MBR yang memenuhi syarat diberikan KPR Bersubsidi sesuai data terbaru

4. Mengembangkan Kebijakan Pembiayaan Inovatif untuk mempermudah akses MBR (formal dan informal) kepada perumahan yang layak dan terjangkau

5. Segera memaduserasikan/revisi secara intensif UU 1/2001 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya serta mendorong Program Sejuta Rumah/PSR menjadi Kebijakan Strategis Nasional dan Konseptual

6. Memastikan tata laksana pengawasan perumahan MBR (Public Housing Inspectors) yang melibatkan unsur masyarakat/MBR, perlindungan konsumen dan Perguruan Tinggi/LSM/Pers, serta melakukan literasi perumahan kepada masyarakat terutama bagi MBR itu sendiri. Serta kontrol pemerintah melalui regulasi guna menjamin kepentingan/hak MBR

7. Mendesak Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR menetapkan wilayah/lokasi perumahan MBR berorientasi pada konsep TOD (Transit Oriented Development), serta mendesak dibentuknya lembaga bank tanah untuk perumahan rakyat/MBR.

8.   Beberapa hal khusus yang perlu disikapi oleh pemerintah antara lain :

- Peningkatan kemampuan PT. SMF meningkatkan kemampuan konsumen di pasar sekunder

- Mendukung dan atau menunjuk/menugaskan Perum Perumnas sebagai penyedia perumahan MBR/umum (Public Housing) dan sekaligus Holding Perumahan Nasional

- Membuat regulasi keterkaitan antara Komite TAPERA dengan BP TAPERA dan PPDPP

- Meningkatkan jumlah, kualitas dan keadilan terkait dengan Bantuan dan Kemudahan, khususnya bantuan stimulan PSU bagi perumahan MBR (RSH Bersusidi)

- Melakukan pembinaan dan pemanfaatan terhadap Kelompok Kerja (POKJA) PKP, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) dan 600 an SKPD/OPD yang berkaitan dengan urusan Perumahan dan Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota seIndonesia.

10.   Perlunya masing-masing pemangku kepentingan (stakeholders) Perumahan Rakyat Khususnya Perumahan MBR untuk selalu siap melaksanakan HAK & KEWAJIBANNYA sesuai dengan AZAS (pasal 2 UU I/2011) agar terlaksananya pemenuhan perumahan bagi MBR yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan

 

 

 


Berita Lainnya


GERAKAN INDONESIA BERSIH DALAM MEMPERINGATI HARI HABITAT DUNIA 2018
2018-10-09 01:41:16 || Admin Perkim
PERKIM (2/10/2018), SERANG – Dalam Rangka Hari Habitat Dunia 2018 dan menyambut Upacara Hari Ulang...
Selengkapnya

Gubernur Banten Meresmikan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lebak
2018-08-31 03:26:44 || Admin Perkim
Gubernur Banten meresmikan hasil peningkatan RTLH yang telah dilaksanakan Dinas PERKIM Provinsi Bant...
Selengkapnya

Semangat Revitalisasi Kawasan Kesultanan Banten
2018-08-14 02:12:03 || Admin Perkim
Salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Banten adalah melakukan Revitalisasi Kawasan Ke...
Selengkapnya

Twitter


Facebook


Kontak Kami


Peta


Statistik Kunjungan