DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN MEMFASILITASI PERMASALAHAN PARA PENGEMBANG


Dirjen Pembiayaan Perumahan pada Acara Rakor Pemetaan Rencana Pembangunan Rumah Bersubsidi Tahun 2018 – 2019 di Provinsi Banten

Provinsi Banten melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim) sangat konsen terhadap permasalahan yang berkembang di bidang perumahan, khususnya perumahan yang dibangun oleh pengembang (Developer) yaitu diantaranya dengan menindaklanjuti hasil Rakor Pemetaan Perumahan Bersubsidi tahun 2018 – 2019  yang dilakukan oleh Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 13 Februari 2018 yang diselenggarakan di Hotel Novotel Tangerang. Dimana salah satu permasalahan belum terselesaikan dari Rakor tersebut yaitu tentang rumah stock 2017 yang harus terjual sampai dengan Maret 2018. Apabila melewati bulan tersebut maka subsidi FLPP, SSB, SSUM dicabut.

Kepala Dinas Perkim Provinsi Banten bersama Asosiasi Pengembang Perumahan di Provinsi Banten

Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Perkim Provinsi Banten menangkap kegelisahan yang ada pada para pengembang terkait rumah stock, untuk itu Dinas Perkim mengundang Asosiasi Pengembang Perumahan (REI, APERSI, APERNAS) yang ada di Provinsi Banten untuk menjembatani permasalahan tersebut sebagai bahan pertimbangan buat rekan – rekan yang ada di Pusat khususnya Dirjen Pembiayaan Perumahan  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun rekomendasi hasil diskusi tersebut menghasilkan beberapa poin penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas PRKP Provinsi Banten beserta Asosiasi Pengembang yang ada di Provinsi Banten mendukung dilakukannya review terhadap Permenkimpraswil 403/2002 dengan catatan pada substansi pelaksanaan dari peraturan tersebut;

2. Sehubungan dengan review terhadap Permenkimpraswil 403/2002, agar Pemerintah memberikan ruang bagi pengembang untuk dapat melakukan proses uji kelayakan yang dilakukan bekerjasama dengan lembaga atau konsultan ahli yang bersertifikat;

3. Pengembang diberikan jangka waktu yang memadai untuk menyalurkan persediaan rumah stock tahun 2017 yang masih ada;

4. Pemerintah dapat memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan bagi pengembang guna meningkatkan standar kualitas penyelenggaraan pembangunan perumahan bagi MBR;

5. Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan Rakyat/MBR di Provinsi Banten senantiasi siap melaksanakan hak dan kewajibannya agar pemenuhan perumahan MBR yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan tercapai.


Berita Lainnya


Semangat Revitalisasi Kawasan Kesultanan Banten
2018-08-14 02:12:03 || Admin Perkim
Salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Banten adalah melakukan Revitalisasi Kawasan Ke...
Selengkapnya

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA
2018-08-14 03:48:50 || Admin Perkim
[...]
Selengkapnya

BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS RTLH BAGI PARA TUKANG
2018-07-30 07:55:48 || Admin Perkim

Selengkapnya


Twitter


@banten_prov

Facebook


Kontak Kami


Peta


Statistik Kunjungan