Forum Organisasi Perangkat Daerah (FOPD) 2017


Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah menyelenggarakan Forum Organisasi Perangkat Daerah ( FOPD) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman se- Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 21Februari 2017 s/d 22 Februari 2017 yang bertempat di Hotel Horison Forbis Cilegon.

Forum OPD ini merupakan tahap awal dari serangkaian proses penyusunan program dan anggaran. Tema penyelenggaraan Forum OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun 2017 ini sejalan dengan rancangan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 yaitu “ Memacu Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan dan Pemerataan Pembangunan”. Tema ini dalam rangka memperkuat ekonomi domestik untuk peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.

Peserta FOPD ini meliputi OPD dari 8 Kabupaten/Kota Provinsi Banten yang menangani Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman, unsur BAPPEDA Kab/Kota, unsur BAPPEDA Provinsi Banten, Bidang- bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi, Satker Keciptakaryaan dan Perumahan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi serta mitra kerja Komisi IV DPRD Provinsi Banten.

Acara forum Organisasi Perangkat Daerah ini menghadirkan Narasumber dari Pemerintah Pusat meliputi Bappenas dengan tema “ arah kebijakan pembangunan perumahan permukiman, Kemendagri dengan tema “ kebijakan dan skema penyusunan anggaran bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, KemenPUPR dengan tema “ kebijakan , program dan kegiatan Pemerintah Pusat bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan keciptakaryaan tahun 2018, dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

 Acara dimulai dengan pembukaan oleh Staf Ahli Gubernur, pemaparan narasumber pemerintah pusat dan provinsi dan diakhiri dengan diskusi dan pemaparan dari narasumber pemerintah provinsi dan Kab/kota bidang perumahan /permukiman dan bidang keciptakyaaan.

Acara di buka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang……. ( Ir. Widodo Hadi ). Dalam sambutannya disampaikan bahwa Acara Forum Organisasi Perangkat Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini mempunyai arti penting dan sangat strategis karena merupakan  kesempatan yang baik untuk  bersilaturahmi dan bertatap muka dengan para pejabat, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota serta Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu yang menangani Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman se-Provinsi , serta mempunyai nilai yang strategis, sebagai forum untuk mensinergikan dan membahas persiapan penyusunan program pembangunan infrastruktur Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2018 sekaligus untuk menyelaraskan  dengan penyusunan RKPD Provinsi Banten tahun 2018.

Forum OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk meningkatkan kualitas Program Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah tahun 2018. Integrasi yang dimaksud adalah keterpaduan sumber daya dalam pembangunan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang didukung oleh masyarakat dan swasta. Sinergitas penyelenggaraan urusan pemerintah  dalam hal ini melalui mekanisme penganggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi termasuk mekanisme  melalui bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial yang harus dipersiapkan perencanaannya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang – undang  Nomor   23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa paradigma baru yaitu dari sistem pemerintahan yang sentralistis  menjadi desentralistis, sehingga implikasinya juga dirasakan dalam kegiatan perencanaan itu sendiri, dimana pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab penuh dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan penganggaran pembiayaan pembangunannya. Target capaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten untuk Periode Renstra 2017-2022 antara lain mendukung pencapaian bidang cipta karya 100 -0-100 yaitu target 100 % akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh dan 100 % akses sanitasi layak pada lokus yang menjadi kewenangan Provinsi ( kawasan kumuh dengan luas 10-15 ha dan kawasan strategis provinsi serta yang bersifat regional/lintas kabupaten/kota). Guna mendukung target tersebut terutama  pencapaian 0% kawasan permukiman kumuh maka perlu segera ditetapkan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kawasan Kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan sejak perencanaan program/kegiatan dan penganggarannya, pelaksanaan pekerjaan, evaluasi dan pelaporannya.

           

 

            


Berita Lainnya


Forum Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
2017-06-19 07:58:55 || Admin Perkim

Forum Renstra Dinas Perumahan Ra[...]
Selengkapnya


DISKUSI TERBATAS MENGGAGAS REGULASI DAN SKIM PEMBIAYAAN BAGI MBR NON FORMAL/NON FIXED INCOME BERBASIS KOMUNITAS
2017-05-23 10:37:34 || Admin Perkim
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Provinsi Banten berkerjasama denga THE HUD ...
Selengkapnya

BIMBINGAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA
2017-05-01 12:57:11 || Admin Perkim
Bimtek Pembangunan Gedung Negara dilaksanakan dalam rangka pengembangan pengetahuan agar dapat terw...
Selengkapnya

Twitter


@banten_prov

Facebook


Kontak Kami


Peta


Statistik Kunjungan